Semarang (ANTARA News) - Rp2 miliar untuk perbaiki toilet atau wc anggota DPR di Gedung DPR? Menurut Ketua DPR, Marzuki Alie, hal itu sebagai sesuatu yang wajar kalau memang fasilitas tersebut mengalami kerusakan.
"DPR itu orang-orang politik, tidak mengerti urusan gedung, memeliharanya bagaimana. Itu urusannya pemerintah melalui Setjen DPR, termasuk kuasa pemegang anggarannya. Tidak ada kaitannya dengan DPR," katanya, di Semarang, Jumat.
"Saya pikir di manapun juga, apakah di sekolah, masjid, gedung, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya, kalau toiletnya rusak ya wajib diperbaiki," katanya.
Hal itu dia ungkapkan sebelum memberikan kuliah umum bertema "Kebijakan Pendidikan dalam Menyiapkan Generasi Muda Menuju Visi Indonesia 2025-2045" di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang.
Ia menjelaskan, DPR itu mengurusi anggaran sebesar Rp1.400 triliun, sementara untuk memperbaiki fasilitas toiletnya tidak diperbolehkan meski sudah mengalami kerusakan.
Terkait rencana perbaikan toilet di Gedung DPR, Marzuki mengatakan, urusan gedung, urusan pemeliharaan fasilitas kerja anggota DPR merupakan urusan pemerintah melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.
Karena itu, Alie yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu meminta untuk tidak terus mencurigai apa yang dilakukan, seolah-olah DPR menghabis-habiskan uang rakyat.
Menurut dia, perbaikan toilet Gedung DPR adalah sesuatu yang wajar, mengingat fasilitas umum di gedung itu sudah berumur 18 tahun, seumur Gedung DPR, seperti diperbaiki WC dan saluran airnya yang tersumbat.
"Sekarang coba dipikirkan, airnya tersumbat, bagaimana aspek kebersihannya kalau air bersih dan kotor bercampur. Belum dalam aspek kesucian. `Masak` untuk kebersihan tidak kita dukung," katanya. (KR-ZLS)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Imam Suroso, anggota DPR dari fraksi PDIP mengaku prihatin dengan adanya polemik berkepanjangan terkait rencana renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR RI.
Kepada pers di gedung DPR Jakarta, Jumat (6/1), dia mengatakan bahwa masyarakat harusnya lebih jernih melihat masalah ini sebab anggaran sebesar Rp 2 miliar itu bukan untuk membiayai perbaikan 1 toilet saja, melainkan untuk biaya renovasi 220 toilet mulai dari lantai 1 sampai dengan 22.
"Anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk renovasi 220 toilet cukup masuk akal, tidak mahal-mahal juga. Masalah ini hanya dibesar-besarkan saja," katanya.
Menurut dia, kondisi sebagian toilet di Gedung Nusantara I memang sudah memerlukan perbaikan karena adanya kerusakan disana-sini, semisal toilet di dekat ruang kerjanya di lantai 6.
Lebih lanjut anggota Komisi IX DPR itu menuturkan bahwa berbagai pemberitaan negatif seputar rencana renovasi toilet itu jelas semakin memperburuk citra anggota DPR.
"Kami merasa terus digembosi, pada hal kami juga sudah bekerja sebaik-baiknya, seolah-olah tidak ada baik-baiknya anggota DPR ini, selalu dicari-cari kejelekannya," ujar Imam prihatin.
Dia tidak keberatan kalaupun anggota DPR dikritik, tetapi kritikan itu hendaknya proporsional dan jernih. Bahkan anggota DPR yang terbukti melakukan korupsi juga sudah ada yang dibui. "Silahkan saja kita dikiritik dan dipenjara kalau memang terbukti korupsi," katanya.
Sementara pemberitaan berlebihan mengenai toilet akhir-akhir ini, dia menilai, sudah termasuk merusak citra DPR, karena sebetulnya masalah tersebut tak perlu dibesar-besarkan seolah-olah tidak ada kerjaaan saja.
REFRENSI / SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/06/lxdpyp-soal-toilet-dpr-anggota-dewan-mengaku-prihatin
